REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum tidak dibuat secara terpisah (fragmented) tetapi dipayungi oleh Undang-Undang karena keadilan restoratif adalah mandatori dari ketentuan pasal 132 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi “Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” artinya pembuat Undang-Undang membuka ruang penyelesaian perkara pidana tidak melalui in court settlement tetapi di out of court settlement, keadilan restoratif sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana, untuk itu dibuat Undang-Undang baru terkait dengan keadilan restoratif yang bisa memayungi dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam penerapan keadilan restoratif.